Kisruh Bansos Dipolitisir, Kadinsos Maros Enggan Berkomentar

MAROS.Pilkadamaros.com – Menjelang pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 ini, muncul kekhawatiran bahwa Bantuan Sosial (Bansos) ini bisa dimanfaatkan oleh oknum-oknum untuk kepentingan politik Paslon tertentu. Rabu (14/10/2020).

Bansos sampai hari ini masih terus digulirkan oleh Pemerintah pusat sampai ke daerah-daerah. Termasuk di Kabupaten Maros. Bansos ini bertujuan sebagai bentuk upaya dari pemerintah untuk bagaimana mendongkrak ekonomi dan sosial masyarakat.

Di Kabupaten Maros, kekhawatiran masyarkat terkait pemanfaatan bansos untuk kepentingan politik hampir saja terkuak, dengan ditemukannya salah seorang oknum petugas Program Keluarga Harapan (PKH) Maros yang kedapatan menghadiri pertemuan politik salah satu paslon di Kecamatan Camba, Maros, beberapa waktu lalu.

Saat dikonfiramasi, Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Maros Prayitno, enggan untuk berkomentar. Padahal, sebelumnya ia berjanji akan memanggil 54 orang petugas PKH Maros untuk dimintai keterangan terkait hal tersebut.

“kita hubungi saja koordinator Kabupaten PKH Maros,” singkat Prayitno.

Sangat disangkan sikap Prayitno, yang seolah menutupi masalah yang meresahkan warga Maros ini. Dimana, saat ini warga penerima manfaat dari bansos pemerintah ini bisa didapatkan tanpa adanya tendensi politik dari paslon tertentu.

Salah seorang warga Maros Rusli (39) mengatakan bahwa seharusnya Dinsos Maros bisa memberi jaminan kepada masyarakat bahwa bansos adalah murni bantuan pemerintah yang berhak diterima oleh warga penerima manfaat tanpa ada tekanan politik.

“ini kan bantuan resmi Pemerintah. semestinya kepala Dinas terkait bisa memberikan jaminan bahwa tidak boleh ada perjanjian politik didalam penyalurannya,” kata Rusli salah satu petani penerima manfaat Bansos.

Related posts

Leave a Comment